Sekda Pontianak Minta Rencana Aksi Satu Data Tak Berhenti di Dokumen
kalbardaily.com – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerjemahkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, dokumen rencana aksi tidak boleh sekadar menjadi kelengkapan administrasi, tetapi harus menjadi pedoman pelaksanaan bagi setiap perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola data.
Hal tersebut disampaikan Amirullah saat membuka Diseminasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Pontianak di Bapperida Pontianak, Rabu.
“Dokumen tersebut harus menjadi pedoman kerja yang konkret bagi seluruh perangkat daerah dalam membenahi tata kelola data secara terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Amirullah menjelaskan, rencana aksi perlu memuat kegiatan yang jelas, target terukur, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan perencanaan tersebut, setiap OPD dapat memahami tugas masing-masing sekaligus mengetahui ukuran keberhasilan pelaksanaannya.
“Kalau ini rencana aksi, maka harus konkret. Siapa mengerjakan apa, targetnya apa, kapan selesai, dan bagaimana dievaluasi,” katanya.
Setiap OPD Bertanggung Jawab atas Kualitas Data
Amirullah menegaskan, pelaksanaan Satu Data Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Bapperida. Setiap OPD memiliki data tematik sesuai tugas dan fungsinya yang perlu dikelola dengan baik.
Karena itu, ia meminta perangkat daerah mengidentifikasi kebutuhan data masing-masing, kemudian menyelaraskannya dengan pelaksanaan Satu Data di tingkat kota.
“OPD mendukung apa? Ya data tematik yang dia punya. Lihat tugas pokok masing-masing, kemudian kita hubungkan dengan kebutuhan Satu Data,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyusunan rencana aksi harus mencakup berbagai tahapan pengelolaan data. Mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) atau petunjuk teknis, pengumpulan data, pemeriksaan dan validasi, hingga penyediaan akses bagi pengguna.
Dokumen tersebut juga perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah, arahan kepala daerah, prioritas tematik, serta kemampuan keuangan daerah.
“Dokumen perencanaan jangan terlalu mudah berubah. Harus cukup rigid agar menjadi pegangan, tetapi tetap memberi ruang penyesuaian kalau memang ada kebutuhan yang benar-benar relevan,” jelasnya.
Data Valid Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Selain memperjelas pembagian tugas, Amirullah menyoroti perlunya penggunaan bahasa dan indikator yang mudah diterapkan. Istilah seperti optimalisasi dan penguatan, menurutnya, perlu diterjemahkan menjadi kegiatan yang jelas beserta hasil yang bisa diukur.
“Kadang-kadang bahasanya terlalu tinggi, tetapi susah dikonkretkan. Yang dibutuhkan itu contoh yang jelas: apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, dan apa hasil akhirnya,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dan integrasi data ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan inflasi.
Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan serta menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amirullah, forum Satu Data perlu dimanfaatkan untuk menyepakati rencana aksi bersama, bukan sekadar menjadi ajang pertukaran informasi. Setelah disepakati, dokumen itu harus ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
“Kalau sudah disusun, tinggal kita sepakati dalam forum. Setelah itu harus dijalankan, bukan hanya disimpan sebagai dokumen,” tegasnya.
Ia berharap penerapan Satu Data Indonesia dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di Kota Pontianak. Dengan data yang valid, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, kebijakan pembangunan diharapkan semakin tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
