Tinjau Armada JS Kunisaki di Mempawah, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Apresiasi Bantuan Militer Jepang Padamkan Karhutla Kalbar
KalbarDaily.com — Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih secara langsung atas bantuan militer Jepang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Barat. Penegasan tersebut disampaikan Sjafrie saat meninjau langsung kapal milik Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) JS Kunisaki serta tiga unit helikopter CH-47 Chinook di Mempawah, Selasa (15/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Sjafrie menerima laporan operasional dari personel militer Jepang dan sempat melakukan perbincangan via telepon bersama Menhan Jepang Shinjiro Koizumi.
"Sebagai Menteri Pertahanan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas respons cepat dalam memberikan bantuan helikopter CH-47 yang dilengkapi kemampuan pemadaman kebakaran," kata Sjafrie.
Sjafrie menambahkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya bertujuan meringankan beban pemadaman di lapangan, tetapi juga memperkokoh hubungan diplomasi pertahanan antar kedua negara.
"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh kemampuan yang ada dapat digunakan untuk melindungi masyarakat, mempercepat pemadaman, dan mengurangi dampak karhutla. Itulah manfaat nyata dari hubungan baik dan diplomasi pertahanan Indonesia dan Jepang," ucap Sjafrie.
Masa Operasi dan Kerangka Kerja Sama HADR
Berdasarkan penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo, armada tiga helikopter Chinook milik Jepang tersebut dijadwalkan beroperasi mengguyurkan air di lokasi karhutla sejak 12 September hingga 19 September 2026.
Tri Budi menegaskan bahwa kehadiran bantuan armada asing ini diintegrasikan ke dalam seluruh operasi nasional tanpa menggeser posisi Pemerintah Indonesia sebagai leading sector penanganan karhutla. Bantuan ini berjalan di bawah payung hukum perjanjian kerja sama pertahanan (defence cooperation arrangement/DCA) yang telah ditandatangani kedua negara pada 4 Mei 2026, khususnya pada lingkup penanggulangan bencana (humanitarian assistance and disaster relief/HADR).
"Jadi, seluruh kemampuan nasional tetap dikerahkan. Bantuan Jepang kemudian diintegrasikan dengan seluruh operasi penanganan karhutla yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia," tutur dia.
