Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Kalbar, Soroti Anggaran Karhutla dan Dugaan KKN
kalbardaily.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026). Mereka menyuarakan sejumlah persoalan daerah, mulai dari transparansi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ketimpangan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Aksi yang berlangsung pada sore hari itu juga menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Para mahasiswa mendesak agar berbagai persoalan yang mereka sampaikan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak legislatif.
Massa yang semula dijadwalkan memulai aksi pukul 14.30 WIB baru tiba dan menyampaikan orasi sekitar pukul 16.25 WIB. Selama demonstrasi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan di kompleks gedung DPRD Kalbar.
Polda Kalbar mengerahkan lebih dari seribu personel untuk mengawal jalannya unjuk rasa.
Sejumlah Kampus dan Organisasi Kepemudaan Terlibat
Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai elemen, di antaranya SOLMADAPAR, Universitas Tanjungpura, Politeknik Negeri Pontianak, IAIN Pontianak, FOMDA Kalbar, BEM SEKA, BEM SI Kalbar, dan BEM NUS Kalbar.
Kelompok Cipayung Plus juga turut berpartisipasi. Organisasi yang disebut terlibat meliputi GMNI Kota Pontianak, PMII Kota Pontianak, IMM Kota Pontianak, serta HMI Cabang Pontianak.
Keterlibatan berbagai organisasi tersebut mencerminkan beragamnya unsur mahasiswa dan pemuda yang menyampaikan aspirasi dalam aksi di kantor wakil rakyat tersebut.
Transparansi Anggaran Karhutla Jadi Sorotan
Salah satu isu utama yang diangkat mahasiswa adalah transparansi anggaran penanganan karhutla. Mereka juga menyoroti persoalan pendidikan dan kesehatan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan DPRD.
Selain itu, dugaan praktik KKN menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi. Mahasiswa meminta agar persoalan-persoalan tersebut didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Aksi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat. Tindak lanjut dari pihak legislatif dan pemerintah daerah menjadi bagian penting agar tuntutan yang disampaikan dapat memperoleh kejelasan.
Hingga informasi dalam laporan ini disusun, belum terdapat rincian mengenai tanggapan resmi DPRD Kalbar terhadap setiap tuntutan mahasiswa.
