Peralatan Pemadam untuk Desa Jadi Prioritas Rencana Penggunaan Dana Karhutla Kayong Utara
kalbardaily.com – Keterbatasan sarana pemadaman di sejumlah desa menjadi perhatian BPBD Kabupaten Kayong Utara dalam menyusun rencana penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana BPBD Kayong Utara, Fathul Bahri, mengatakan sekitar Rp10 miliar yang masih tersimpan di rekening BPBD direncanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan kebakaran di desa rawan maupun terdampak karhutla.
“Yang masih ada di rekening BPBD itu sekitar sepuluh miliar. Itu peruntukannya untuk sarpras,” tambahnya.
Peralatan yang direncanakan untuk dibagikan meliputi mesin, selang, dan alat pelindung diri (APD). Penyediaan perlengkapan tersebut diharapkan dapat membantu kesiapsiagaan desa dalam menghadapi kebakaran.
“Kita punya rencana pembelian sarpras itu akan kita bagikan ke desa-desa yang terdampak karhutla gitu ya. Sarpras seperti mesin, selang, terus juga ada APD gitu ya,” lanjutnya.
Fathul menambahkan, bantuan peralatan direncanakan disalurkan melalui mekanisme hibah.
“Nanti mekanismenya karena di desa selama ini yang kita lihat kan sarpras kurang, kita drop ke sana. Dalam bentuk hibah lah gitu kan,” tutupnya.
Rencana tersebut menjadi bagian dari dukungan penanganan karhutla yang bersumber dari hibah pemerintah pusat senilai Rp20 miliar. Dana itu telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kayong Utara pada 9 September 2026.
Dari hasil reviu, sekitar Rp15 miliar ditetapkan untuk penanganan karhutla. Sebanyak Rp5 miliar telah direalisasikan pada tahap awal untuk mendukung operasional lintas instansi dan kebutuhan lapangan.
“Lima miliar itu ya, dinkes kita hitung-hitung satu koma berapa miliar, satu koma enam miliar kalau nggak salah. Satpol PP, Kecamatan, honor-honor kawan-kawan untuk operasional ya. Jadi juga untuk mereka membeli alat. Sesuai dengan RKB ya, nah itu sekitar lima miliar,” kata Fathul, saat dikonfirmasi media Kayong Informasi, Kamis (08/10/2026).
Dinas Kesehatan memperoleh alokasi sekitar Rp1,6 miliar, sedangkan rincian anggaran untuk Satpol PP dan pihak kecamatan tidak disebutkan secara terperinci.
