Gubernur Kalbar Dorong Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Penataan Ruang
kalbardaily.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan koordinasi dengan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalbar untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sekaligus memastikan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Norsan saat menerima audiensi Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar Nurhadi Putra beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (7/10/2026).
Menurut Norsan, persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan penanganan terpadu melalui komunikasi antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan.
“Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalbar dan ATR/BPN diharapkan dapat terus membangun komunikasi sehingga setiap permasalahan dapat ditangani secara terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Norsan.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan pembangunan di Kalimantan Barat memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kesesuaian tersebut diperlukan agar pemanfaatan lahan tidak menimbulkan persoalan baru dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang jelas, kebijakan pembangunan daerah perlu berjalan sejalan dengan rencana tata ruang agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara tertib dan mendukung kepentingan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar Nurhadi Putra menyatakan pihaknya siap melanjutkan koordinasi dengan Pemprov Kalbar. Kerja sama tersebut mencakup berbagai agenda pertanahan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kolaborasi lintas sektor, kita berharap berbagai agenda pertanahan dapat ditangani secara bersama-sama dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Nurhadi berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun koordinasi yang lebih kuat selama dirinya menjalankan tugas sebagai Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar.
Sinergi antara pemerintah daerah dan ATR/BPN diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan Kalimantan Barat.
