Dudung Abdurachman Minta Situasi Politik Nasional Tetap Kondusif dan Hormati Supremasi Hukum
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional setelah dirinya resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
KalbarDaily.com – Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional setelah dirinya resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Dudung menyampaikan pesan tersebut seusai serah terima jabatan dengan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Ia mengatakan perkembangan politik nasional harus disikapi secara tenang dengan tetap berpegang pada supremasi hukum. Menurutnya, keputusan lembaga negara harus dihormati dan tidak boleh menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat.
“Kita tetap jaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini bahwa siapa pun yang melaksanakan tugas, baik di MK maupun di mana pun yang terkait, supremasi hukum harus ditegakkan,” kata Dudung.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki dasar kuat, terutama informasi yang beredar melalui media sosial.
Dudung mengatakan pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan. Ia juga membuka komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan partai politik.
“Presiden pun menyampaikan bahwa situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali dan nanti akan dikoordinasikan dengan semua kementerian terkait, baik Kepolisian, Kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai politik saya akan sowan atau berkunjung, bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” ujarnya.
Selain persoalan politik, Dudung menyebut karhutla sebagai agenda yang akan segera ditangani. Ia berencana menggelar rapat koordinasi bersama kementerian terkait dan meninjau langsung lokasi terdampak.
Di bidang keamanan Papua, pemerintah juga akan mengutamakan pendekatan persuasif dan kultural sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
