DPRD Kalbar Siap Kawal Dana Karhutla Rp60 Miliar, Mahasiswa Desak Transparansi
kalbardaily.com – DPRD Kalimantan Barat berjanji mengawasi penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp60 miliar setelah menerima tujuh tuntutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Pontianak dalam aksi unjuk rasa, Selasa (20/10/2026).
Dana tersebut disebut bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar dan APBD Kalimantan Barat sebesar Rp20 miliar. Mahasiswa menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai alokasi, realisasi, serta penggunaan anggaran untuk menangani karhutla dan dampak kabut asap.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, mengatakan lembaganya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pengawasan bersama pemerintah provinsi.
“Kita sama-sama mengawasi ini. Setelah agenda reses selesai, DPRD akan segera menggelar rapat kerja bersama pihak eksekutif,” ujar Prabasa saat menerima massa aksi.
Selain meminta transparansi anggaran, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemadaman titik api dituntaskan paling lambat pada akhir Oktober 2026.
Prabasa menyatakan DPRD Kalbar sejalan dengan aspirasi mengenai peningkatan penanganan karhutla. Menurutnya, DPRD telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk mengusulkan penetapan status bencana nasional.
“Sekarang kita menunggu keputusan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ketapang Masih Membutuhkan Penanganan Ekstra
Prabasa menyampaikan bahwa jumlah titik api di Kalimantan Barat mulai berkurang seiring meningkatnya intensitas hujan. Meski demikian, penanganan di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang, masih perlu diperkuat karena api masih ditemukan di beberapa lokasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian mahasiswa yang meminta pemerintah mempercepat pemadaman sekaligus memastikan penanganan dampak kabut asap berjalan efektif.
Di luar persoalan lingkungan, tujuh tuntutan mahasiswa juga mencakup jaminan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak asap, penyelesaian penundaan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pemerataan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Prabasa menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyiagakan fasilitas kesehatan tanpa biaya bagi korban terdampak kabut asap.
Sementara untuk persoalan gaji PPPK, kesejahteraan guru honorer, dan pemerataan pendidikan, ia meminta mahasiswa menyampaikan data konkret agar DPRD dapat mengidentifikasi masalah dan menentukan tindak lanjut berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Mahasiswa Minta Aspirasi Berujung Kebijakan
DPRD Kalbar berharap tuntutan yang disampaikan mahasiswa tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Pengawasan penggunaan dana karhutla menjadi salah satu agenda penting, mengingat penanganan kebakaran tidak hanya membutuhkan pemadaman, tetapi juga perlindungan kesehatan warga serta langkah pemulihan lingkungan.
Tindak lanjut terhadap tuntutan mahasiswa akan bergantung pada hasil koordinasi DPRD dengan pemerintah provinsi dan keputusan pemerintah pusat terkait usulan status bencana nasional.
