WALHI Kritik Layanan Kesehatan Saat Karhutla Kalbar, Data ISPA Turun di Akhir Pekan

KALIMANTAN BARAT – WALHI Kalimantan Barat menyoroti pelayanan kesehatan selama karhutla setelah menemukan adanya puskesmas yang dinilai tidak beroperasi sesuai anjuran siaga 24 jam, terutama pada akhir pekan.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan kondisi tersebut terlihat dari data kasus ISPA yang tercantum pada website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat.

“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.

Sri menyampaikan hal itu dalam pertemuan daring bersama WALHI Nasional dan WALHI dari sejumlah wilayah terdampak karhutla pada Selasa (15/9/2026).

165.727 Kasus ISPA Tercatat

WALHI mencatat sebanyak 165.727 kasus ISPA sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026.

Namun, WALHI menegaskan angka tersebut hanya menggambarkan kasus yang tercatat di layanan kesehatan. Masyarakat yang tidak mengakses layanan kesehatan tidak masuk dalam pencatatan.

“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.

Ketapang Tertinggi

Menurut Sri, kasus ISPA tertinggi tercatat di Ketapang, kemudian Kubu Raya dan Mempawah. Wilayah tersebut juga disebut terdampak karhutla dan mengalami penurunan kualitas udara.

“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.

WALHI juga menyoroti belum adanya pengelompokan pasien ISPA berdasarkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Sistem Peringatan Dini ISPU

Selain layanan kesehatan, WALHI menyoroti akses masyarakat terhadap informasi ISPU. Menurut Sri, masyarakat berpenghasilan rendah belum tentu dapat mengakses informasi kualitas udara karena membutuhkan perangkat dan koneksi internet.

WALHI mendorong penguatan peringatan dini ketika kualitas udara masuk kategori berbahaya.

“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.

WALHI menegaskan penanganan karhutla juga mencakup perlindungan kesehatan dan pendataan dampak secara lebih lengkap.