Potensi Kerugian Karhutla Tembus Rp130 Triliun, DPR Minta Petani dan Nelayan Dilindungi
kalbardaily.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sepanjang 2026 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan hingga lebih dari Rp130 triliun. Besarnya dampak tersebut mendorong Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mata pencahariannya terdampak, terutama petani, nelayan, dan peternak.
Rokhmin mengatakan, dampak karhutla tidak hanya dirasakan melalui kerusakan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan kondisi kesehatan masyarakat.
“Dampak karhutla ini luar biasa, bukan hanya aspek ekonomi yang menurut survei CELIOS mencapai lebih dari Rp130 triliun, tetapi juga dampak kesehatan, kemudian dampak terhadap saudara-saudara kita, petani, nelayan,” kata Rokhmin, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia merujuk pada kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang mengukur dampak ekonomi dan kesehatan akibat karhutla. Dalam laporan yang dirilis pada 2 September 2026, CELIOS memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran selama Januari hingga Agustus mencapai Rp39,29 triliun sampai Rp123,1 triliun.
Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan kajian CELIOS, bukan penghitungan final pemerintah.
Laporan yang sama juga memperkirakan kerugian ekonomi akibat kerusakan aset dan terganggunya aktivitas usaha mencapai Rp29,54 triliun. Sementara itu, potensi penerimaan pajak daerah yang hilang diperkirakan sebesar Rp269,86 miliar.
Dampak karhutla dinilai dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan. Selain merusak lingkungan, kebakaran berpotensi mengganggu kegiatan produksi, distribusi hasil pertanian, serta pendapatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Petani menghadapi risiko terganggunya produksi akibat kondisi lahan dan cuaca, sementara nelayan serta pelaku usaha pangan juga berpotensi mengalami penurunan pendapatan ketika lingkungan dan aktivitas ekonomi di wilayahnya terdampak.
Rokhmin turut mengingatkan adanya potensi penurunan produksi beras nasional pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah diminta memastikan ketersediaan stok pangan tetap mencukupi dan distribusinya berjalan lancar, terutama ke daerah yang mengalami gangguan produksi.
“Produksi beras memang tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu kelihatan akan menurun, tapi mudah-mudahan stok beras yang ada di Bulog dan stok pangan lainnya akan masih mencukupi kebutuhan nasional,” ujarnya.
Menurut dia, langkah perlindungan terhadap masyarakat terdampak perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga pasokan pangan. Dengan demikian, dampak karhutla tidak semakin membebani kelompok masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
