Literasi Keuangan Kalbar Tembus 70,61 Persen, OJK Soroti Kesenjangan Inklusi
kalbardaily.com – Perluasan akses layanan keuangan di Kalimantan Barat terus diikuti upaya peningkatan pemahaman masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Kalbar tercatat sebesar 70,61 persen, melampaui angka nasional yang berada di level 69,57 persen.
Meski demikian, indeks inklusi keuangan Kalbar masih tercatat 92,72 persen, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 93,61 persen. Perbedaan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan masih perlu diimbangi pemahaman masyarakat mengenai manfaat, ketentuan, dan risiko produk keuangan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, mengatakan kesenjangan antara literasi dan inklusi perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat yang sudah menggunakan produk keuangan harus memiliki pengetahuan memadai agar tidak mudah terjebak penipuan, investasi ilegal, maupun pinjaman yang tidak sesuai kebutuhan.
“Kalau inklusi tinggi tetapi literasinya tertinggal, di situlah ada celah terjadinya penipuan, investasi ilegal maupun pinjaman yang tidak dipahami dengan baik,” katanya saat peluncuran Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Gaia Mall Pontianak, Jumat (30/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperluas edukasi keuangan melalui kolaborasi dengan OJK, perbankan, dan industri jasa keuangan.
Menurut Edi, masyarakat tidak cukup hanya memiliki rekening atau akses terhadap layanan keuangan. Mereka juga perlu memahami cara menggunakan produk tersebut secara aman dan bertanggung jawab.
“Sekarang akses keuangan semakin luas dan produknya semakin beragam. Yang perlu kita pastikan adalah masyarakat memahami manfaat, risiko dan cara menggunakan produk keuangan dengan benar,” ujarnya.
Pemkot Pontianak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjalankan berbagai program edukasi yang menyasar pelajar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat umum.
Edi menegaskan, peningkatan penggunaan layanan keuangan harus berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap risiko. Edukasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengenali produk legal sekaligus menghindari penawaran keuangan yang mencurigakan.
Pemkot Pontianak juga memperluas penggunaan transaksi non-tunai dalam pelayanan pemerintahan, termasuk pembayaran pajak daerah. Digitalisasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan kebiasaan bertransaksi secara digital.
Namun, Edi mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan keamanan data pribadi ketika menggunakan layanan keuangan digital.
“Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga data pribadi, tidak mudah memberikan OTP dan tidak mudah percaya tawaran investasi maupun pinjaman yang tidak jelas,” jelasnya.
Capaian TPAKD Kalbar dan Simpanan Pelajar
Rochma turut menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program TPAKD di Kota Pontianak. Ia menyebut Pontianak memperoleh apresiasi sebagai kota dengan capaian program TPAKD terbaik di wilayah Kalimantan.
“Untuk tingkat kota, ada sembilan kota di wilayah Kalimantan. Apresiasi kepada Bapak Edi Rusdi Kamtono, Pontianak terbaik di seluruh wilayah Kalimantan,” ujarnya.
Secara regional, hasil monitoring dan evaluasi TPAKD tahun 2025 menunjukkan realisasi capaian agregat rata-rata di Kalimantan Barat mencapai 135 persen. Seluruh 14 kabupaten dan kota di provinsi tersebut juga tercatat memiliki capaian di atas 100 persen.
Selain itu, OJK mencatat sekitar 95,4 persen pelajar di Kalimantan Barat telah memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel). Angka tersebut melampaui target nasional sebesar 91 persen.
Program SimPel menjadi salah satu upaya memperkenalkan layanan perbankan sejak dini sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan pelajar.
OJK berharap berbagai program literasi dan inklusi keuangan dapat terus diperluas agar masyarakat semakin memahami pengelolaan keuangan, menggunakan layanan dari lembaga resmi, serta lebih terlindungi dari berbagai risiko.
“Tujuan akhirnya adalah masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, semakin mudah mengakses layanan yang legal dan aman, serta semakin terlindungi dari risiko keuangan,” pungkas Rochma.
