Pemprov Kalbar Mulai Seleksi Terbuka JPT Madya, 12 Kandidat Unggulan Lolos Tahap Administrasi
Proses penjaringan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya untuk posisi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) secara resmi telah memulai babak baru yang krusial. Sebanyak dua belas orang pejabat tinggi, baik dari lingkup instansi Pemerintah Provinsi Kalbar maupun dari berbagai pemerintah kabupaten di wilayah setempat, dinyatakan berhasil melewati ketatnya proses penyaringan administrasi awal.
Kehadiran ke-12 aparatur sipil negara unggulan ini menandai dimulainya rangkaian seleksi terbuka yang dipusatkan di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat. Tahapan awal yang langsung diuji meliputi proses penulisan makalah serta penyampaian gagasan strategis guna menilai kapasitas manajerial serta pemahaman mendalam para kandidat terhadap arah pembangunan daerah ke depan.
Pelaksanaan seleksi terbuka ini menjadi salah satu agenda penting dalam kerangka penataan birokrasi pemerintahan daerah. Seluruh peserta yang lolos ke tahap lanjutan merupakan figur-figur pamong praja berpengalaman yang menduduki posisi strategis di instansi masing-masing, menunjukkan tingginya antusiasme serta kompetensi internal birokrasi dalam memperebutkan kursi kepemimpinan tertinggi di jajaran aparatur sipil negara daerah.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian administrasi yang telah diumumkan sebelumnya, deretan nama pejabat yang melaju ke tahap seleksi terbuka ini mencakup figur-figur penting di antaranya Alexander Rombonang yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalbar dengan perolehan nilai administrasi tertinggi yakni 94,00.
Menyusul di posisi selanjutnya dengan perolehan angka yang sangat kompetitif yaitu 93,00 adalah Ahmad Priyono selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Harysinto Linoh selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, Natalia Karyawati yang memimpin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, serta Linda Purnama selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar.
Tidak ketinggalan, deretan nama pejabat lain yang turut ambil bagian dan berhak mengikuti rangkaian ujian berikutnya meliputi Yan selaku Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Bengkayang dengan raihan nilai 92,00. Selanjutnya ada Christianus Lumano selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar dengan nilai 91,00, serta Aswin Khatib yang sehari-hari bertugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau yang mengantongi nilai 90,00.
Kompetisi perebutan kursi Sekda ini juga diramaikan oleh Medya Yanuar Abdullah selaku Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar dan Iskandar Zulkarnaen yang memegang posisi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalbar, di mana keduanya sama-sama memperoleh angka 90,00. Melengkapi daftar dua belas besar tersebut, terdapat nama Firdaus selaku Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah dengan perolehan nilai 89,00 serta Joni Irwanto yang menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau dengan raihan nilai 88,00.
Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya ini dirancang secara transparan dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem merit yang objektif. Sistem ini memastikan bahwa penentuan figur pimpinan birokrasi murni didasarkan pada tingkat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, serta integritas moral yang teruji, tanpa intervensi kepentingan sesaat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka ruang pemantauan seluas-luasnya bagi masyarakat umum melalui kanal informasi resmi yang disediakan agar transparansi seleksi tetap terjaga dengan baik dari awal hingga penetapan akhir.
Melalui serangkaian uji kompetensi yang ketat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menaruh harapan besar agar figur yang nantinya terpilih dan dilantik secara definitif benar-benar memiliki visi kepemimpinan yang kuat. Seorang Sekretaris Daerah dituntut untuk tidak hanya cakap dalam urusan administratif internal perkantoran, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dipandang sebagai kunci utama dalam mengakselerasi program-program kesejahteraan masyarakat serta menuntaskan target pembangunan jangka menengah dan panjang di bumi Kalimantan Barat.
