Krisis Air Musim Kemarau, 785 Hektare Lahan Padi di Tabalong Gagal Panen Total

Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, membawa dampak buruk bagi sektor pertanian. Tercatat seluas 785 hektare lahan persawahan mengalami gagal panen atau puso akibat kekurangan pasokan air secara drastis. Menghadapi situasi darurat ini, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin bergerak cepat dengan merancang penjangkauan infrastruktur air berupa penyediaan sarana irigasi guna menyelamatkan sektor pangan lokal dari kerugian yang lebih luas.

Bencana kekeringan ekstrim tersebut tidak hanya mengancam produktivitas petani setempat, tetapi juga memicu kekhawatiran terhadap stabilitas cadangan pangan daerah. Berdasarkan data dari dinas terkait, fenomena cuaca panas berkepanjangan membuat sumber-sumber air penunjang pertanian mengalami penyusutan debit secara signifikan. Tanaman padi yang semestinya mendapatkan pasokan irigasi rutin terpaksa mengering sebelum memasuki masa panen raya, meninggalkan kerugian material yang tidak sedikit bagi para penggarap lahan.

Dalam upaya menanggulangi dampak darurat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian, dan Perikanan (DKPP) Tabalong sebelumnya telah mengandalkan metode pompanisasi. Kendati demikian, langkah taktis tersebut menemui kendala teknis yang cukup berat di lapangan. Hambatan utama yang dihadapi adalah ketiadaan sumber mata air terdekat dari titik-titik persawahan yang terdampak kekeringan. Akibat kendala geografis dan minimnya suplai air baku di sekitar lokasi, sebagian besar lahan tidak berhasil diselamatkan dan akhirnya masuk kategori puso.

"Ada yang sempat kami tolong," ujar perwakilan instansi terkait saat menjelaskan dinamika penanganan lapangan terhadap lahan yang mulai mengering pada fase kritis pertumbuhan tanaman.

Melihat kondisi darurat yang bersifat berulang setiap tahunnya, pemerintah pusat melalui instansi teknis memandang perlunya intervensi jangka panjang yang lebih permanen. Melalui koordinasi intensif bersama pemerintah daerah, BWS Kalimantan III merumuskan pembangunan infrastruktur penunjang agar ketergantungan petani terhadap curah hujan murni dapat dikurangi secara bertahap. Program strategis ini diarahkan untuk menjamin kepastian pasokan air bersih bagi sektor agraris di wilayah Tabalong dan sekitarnya.

"Untuk penanganan jangka panjang, kami juga mengusulkan pembangunan JIAT melalui program Inpres Tahap II. Saat ini usulan tersebut masih dalam proses verifikasi di tingkat balai maupun pusat," pungkasnya.

Penerapan program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) diproyeksikan menjadi jawaban paling rasional dalam memitigasi risiko iklim ekstrem di masa depan. Melalui mekanisme pengeboran dan pompanisasi terpadu, air dari dalam tanah dapat dieksplorasi secara terukur untuk dialirkan langsung ke petak-petak sawah warga. Kehadiran fasilitas modern ini diharapkan mampu mengubah pola tanam tradisional yang sangat rentan terhadap dinamika musim kemarau panjang.

Di sisi lain, proses administrasi dan teknis terkait realisasi anggaran proyek irigasi ini sedang dikebut oleh pihak berwenang. Pemerintah pusat bersama instansi balai terkait berkomitmen mempercepat proses verifikasi agar proyek fisik dapat segera dieksekusi. Apabila seluruh tahapan perencanaan berjalan lancar tanpa hambatan berarti, pengerjaan infrastruktur irigasi air tanah tersebut diupayakan bisa mulai dikucurkan pada tahun anggaran berjalan atau selambat-lambatnya pada tahun anggaran berikutnya.

Langkah antisipatif ini mendapatkan apresiasi serta perhatian penuh dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para petani yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil bumi. Dengan adanya kepastian suplai air melalui jaringan irigasi yang handal, stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Para petani juga diimbau untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan petugas penyuluh pertanian lapangan guna memetakan wilayah-wilayah yang paling membutuhkan prioritas penanganan air di masa mendatang.